Dilaporkan ke Bawas MA dan KY, Ini Tanggapan PN Tulungagung

Selasa, 15-05-2018 - 09:41 WIB Yuri Adriansyah, humas Pengadilan Negeri Tulungagung. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES Yuri Adriansyah, humas Pengadilan Negeri Tulungagung. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMESHumas Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung Yuri Adriansyah menanggapi aduan penggugat perdata Ellyk Sushana (41), warga Jalan Pandean 4 Desa/Kecamatan Ngunut ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY). Menurut Yuri, aduan yang dialamatkan kepada hakim merupakan hak penggugat meski sebenarnya kesempatan yang tepat bagi penggugat adalah ke upaya hukum lanjutan (banding) 
"Jika tidak puas dengan putusan, sebenarnya penggugat bisa banding. Putusan itu telah berdasarkan pertimbangan hakim," jelas Yuri 

Untuk upaya banding, jika penggugat punya keyakinan dan bukti pendukung, maka bisa dilampirkan penolakan dari pengadilan agama (PA) yang telah didapatkan.  "Jika putusan untuk disidangkan di pengadilan agama tidak diterima, bukti penolakan itu bisa dilampirkan dalam upaya banding," jelas Yuri 

Putusan hakim sudah bersifat final. Sebagai hakim, dirinya tidak bisa mengomentari putusan yang telah dinyatakan inkrah itu. "Pertanggungjawaban putusan hakim itu kepada Tuhan. Jadi, tidak bisa mengomentari putusan apa pun kecuali hakim di tingkat atasnya," papar dia. 

Terkait surat aduan yang telah dikirim, Yuri mengatakan tidak ada masalah. Menurut dia, surat aduan penggugat bisa saja ditindaklanjuti, dikonfirmasi, atau diabaikan. 
"Semua punya hak. Siapa pun bisa melaporkan. Surat itu akan dilihat, jika perlu konfirmasi, maka pasti ada konfirmasi. Jika dianggap tidak perlu, maka biasanya juga tidak ada konfirmasi," ucapnya. 

Sebelumnya, Ellyk nekat melaporkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) dan ke Komisi Yudisial (KY). "Jika tidak bisa diadili di PN, kenapa mesti diperiksa pokok perkaranya. Saat putusan ditunda ketika itu untuk memberi kesempatan," kata Ellyk memberikan isyarat adanya lobibkhusus yang tercium dari perkaranya. 

Secara resmi laporan itu dimasukkan Jumat (11/5). Pelaporan ini bermula dari putusan laporan perkara perdata pada 5 April silam. Perkara itu menyangkut hak kepemilikan tanah kakek Ellyk yang belum pernah dibagi waris, namun sudah dijualbelikan. Ketika itu, mejelis hakim  memutus tidak bisa mengadili perkara ini karena bukan kewenangan PN Tulungagung.

Menurut majelis hakim,  perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama (PA). Selaku penggugat, Ellyk mengaku kecewa. Sebab, seharusnya PN Tulungagung sudah tahu perkara ini sejak awal karena hakim sudah memeriksa dokumen, bahkan sidang di objek perkara. 

“KY dan Badan Pengawas MA bilang, nantinya akan menjadi bahan kajian dan pasti hakim-hakim tersebut akan dipanggil. Terutama ke KY,” terang Ellyk.

Setelah menerima bukti terima laporan, baik KY dan Badan Pengawas MA sama-sama kaget karena gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dilempar ke pengadilan agama.  "Kami juga menyampaikan bukti-bukti pelanggaran perilaku hakim dan panitera. Ada yang kami duga bermain," kata Ellyk tanpa menyebutkan nama yang dimaksud 

Bukan hanya KY dan Badan Pengawas MA. Ellyk juga akan membuat laporan ke KPK. Laporan ke lembaga anti-rasuah ini juga terkait dugaan kecurangan dalam persidangan. "Saya memang bukan yang expert di bidang hukum. Saya hanya rakyat biasa yang mencari keadilan,” ucapnya. (*)

Pewarta : Anang Basso
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close