Bantah Tuduhan Lobi Khusus, PN Tulungagung Siap Lapor Polisi

Rabu, 16-05-2018 - 14:24 WIB Humas PN Tulungagung Yuri Adriansyah. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES Humas PN Tulungagung Yuri Adriansyah. / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMESHumas Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung menyatakan perlu meluruskan berita terkait laporan penggugat perdata Ellyk Sushana (41), warga Jalan Pandean 4 Desa / Kecamatan Ngunut, yang melaporkan majelis hakim karena menganggap adanya lobi khusus dalam sidang. Humas PN Yuri Adriansyah mengatakan jika saat konfirmasi dirinya tidak menyatakan bahwa perkara tersebut telah inkrah. 
"Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa putusan ini inkrah" jelas Yuri 

Sesuai kode etik, menurut Yuri, baik perkara telah inkrah ataupun belum, semua pihak tidak boleh mengomentari putusan hakim. Putusan hakim harus dianggap benar kecuali hakim peradilan dibtingkat atas mengoreksi putusan tersebut atas dasar upaya hukum yang diajukan para pihak berperkara 
"Kita juga menyayangkan saat berita pertama mencuat, saya tidak pernah dikonfirmasi dari media mana pun, baik bertemu atau melalui telepon," jelasnya. 

Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang menangani perkara juga berencana akan melakukan laporan ke Polres Tulungagung terkait adanya dugaan pelanggaran pidana karena pernyataan Ellyk yang mengatakan jika dalam penundaan dikatakan ada lobi yang bersifat khusus. 
"Perlu diketahui penundaan sidang dilakukan karena pada jadwal sidang yang telah ditentukan untuk putusan perkara a quo kedua hakim anggota, yakni hakim Afit Rufiadi dan hakim Sihabudin, diperintahkan ketua PN Tulungagung untuk menghadiri seminar tentang problematika eksekusi di PT Jawa Timur yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT IKAHI," tandas Yuri sambil menunjukkan bukti surat tugas dua hakim. 

Sebelumnya, Ellyk nekat melaporkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan ke Komisi Yudisial (KY). "Jika tidak bisa diadili di PN, kenapa mesti diperiksa pokok perkaranya. Saat putusan ditunda ketika itu untuk memberi kesempatan," kata Ellyk memberikan isyarat adanya lobi khusus yang di cium dari perkaranya. 

Secara resmi, laporan itu dimasukkan pada Jumat (11/5). Pelaporan ini bermula dari putusan laporan perkara perdata pada 5 April silam. Perkara itu menyangkut hak kepemilikan tanah kakek Ellyk yang belum pernah dibagi waris, namun sudah dijualbelikan. Ketika itu mejelis hakim  memutus tidak bisa mengadili perkara ini karena bukan kewenangan PN Tulungagung.

Menurut majelis hakim,  perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama (PA). Selaku penggugat, Ellyk mengaku kecewa. Sebab, seharusnya PN Tulungagung sudah tahu perkara ini sejak awal karena hakim sudah memeriksa dokumen, bahkan sidang di obyek perkara. 

“KY dan Badan Pengawas MA bilang, nantinya akan menjadi bahan kajian dan pasti hakim-hakim tersebut akan dipanggil. Terutama ke KY,” terang Ellyk, Minggu (13/5).

Setelah menerima bukti terima laporan, baik KY dan Badan Pengawas MA sama-sama kaget karena gugatan lerbuatan melawan hukum (PMH) dilempar ke pengadilan agama. "Kita juga menyampaikan bukti-bukti pelanggaran perilaku hakim dan panitera. Ada yang kita duga bermain," kata Ellyk tanpa menyebutkan nama yang dimaksud 

Bukan hanya KY dan Badan Pengawas MA. Ellyk juga akan membuat laporan ke KPK. Laporan ke lembaga anti-rasuah ini juga terkait dugaan kecurangan dalam persidangan. “Saya memang bukan yang expert di bidang hukum. Saya hanya rakyat biasa yang mencari keadilan,” ucapnya. (*)

Pewarta : Anang Basso
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close