Dukung KPK Awasi Server PPDB, LSM Bintara Minta Tidak untuk Pencitraan

Sabtu, 11-05-2019 - 16:56 WIB Raden Ali Shodik ketua LSM Bintara Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES Raden Ali Shodik ketua LSM Bintara Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMES – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara atau Bintara, Raden Ali Shodik  menanggapi dan mengawal terus pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung Solikin tentang server dan aplikasi PPDB akan dipegang dan dikendalikan langsung oleh lembaga anti rasuah KPK. 

Menurut Ali, selain memberi dukungan pihaknya juga akan mengkaji maksud dan tujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung terkait masalah PPDB tahun 2019 ini.

"Apakah ini serius atau hanya sebagai pencitraan yang seakan-akan lembaga di bawah naunganya taat hukum," kata Ali.

LSM Bintara mendukung KPK dalam pembersihan praktek korupsi di dunia pendidikan wilayah Tulungagung. Karena selama ini sekolah masih menjadi lahan subur praktik korupsi. 

"Sebenarnya yang diawasi bukan hanya PPDB nya saja melainkan aktivitas keseharian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung  dan para pejabatnya termasuk kepala sekolahnya," tegas Gus Ali.

Contoh paling kecil adalah praktek korupsi waktu, seringnya pejabat dinas, kesibukan kepala sekolah bisa diawasi bersama apakah memang di kantor atau rapat atau memang yang lainya. 

Selain itu bentuk korupsi di lembaga pendidikan sangat variatif, bahkan tidak disadari oleh pelaku. 

"Misalnya, diduga di sekolah rawan terjadi korupsi karena kini sekolah mengelola langsung dana alokasi khusus (DAK) dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). DAK bidang pendidikan dan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening sekolah," paparnya

Untuk itu bagi Bintara, ada gaya lama yang perlu dikawal bersama oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan yaitu  lobi-lobi dengan uang suap untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran dana dari pemerintah uang suap untuk mendapatkan jabatan tertentu.

"Bentuk korupsi yang paling umum dalam bidang pendidikan antara lain, orangtua disarankan memberi sumbangan dana pembangunan dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Pengabaian dalam hal ini akan berakibat pada contohnya penahanan buku rapor/kartu arsip siswa. Tragisnya lagi, di sekolah swasta uang sumbangan yang tidak lunas akan mempersulit siswa saat akan mengambil kartu peserta ujian semester atau ujian nasional," sentilnya.

Korupsi di lembaga pendidikan bagi Bintara adalah semu dan sejatinya mengandung potensi bahaya lebih tinggi. 

Jika korupsi anggaran merugikan negara dalam bentuk uang, korupsi di lembaga pendidikan merugikan secara ekonomi dan non-ekonomi seperti merusak mental siswa dan merusak masa depan siswa. 

"Korupsi dalam bidang pendidikan itu sangat merugikan karena membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan," urai Gus Ali.

Dampak itu dapat langsung dirasakan oleh orang-orang miskin karena tertutupnya akses memperoleh pendidikan yang bermutu sehingga anak-anak orang miskin sulit keluar dari kemiskinannya. 

"Korupsi di lembaga pendidikan harus segera ditangani dengan serius. Jika tidak, hal itu sama halnya menciptakan calon-calon koruptor baru baik yang terang-terangan maupun terselubung," imbuhnya.

Lebih jauh Bintara meminta agar penciptaan sekolah-sekolah mahal yang merupakan bentuk korupsi yang hari ini tidak ada perhatian khusus.

"Hal ini menghilangkan akses anak-anak dari keluarga miskin sehingga sistem pendidikan mahal harus ditinjau ulang, dan masih banyak sistem lain yang harus dibenahi," tandasnya.

LSM Bintara mendukung kinerja KPK, Polri Dan Kejaksan untuk bersama mengawasi dunia pendidikan secara khusus dan berkomitmen mencetak lulusan yang bersih korupsi.

Sebelumnya diberitakan, server penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Tulungagung bakal bebas dari titip-menitip siswa. 

Pasalnya, server PPDB bakal dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada lagi titip-menitip, kalau mau titip silakan ke KPK sana," ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Tulungagung, Solikin.

Rencananya, PPDB tingkat SMA dan SMK di Tulungagung jalur zonasi dan reguler akan dibuka 20 Mei - 8 Juni 2019.

Pria bertubuh tambun itu melanjutkan, untuk menutup kemungkinan ada pihak yang menekan untuk titip calon peserta didik.

Nantinya server dan aplikasi PPDB akan dipegang dan dikendalikan langsung oleh lembaga anti rasuah itu.

Pihak sekolah mapun Kepala Kantor Cabang Dinas seperti dirinya tidak punya akses sama sekali.

“Semuanya akan sesuai dengan prosedur. Coba saja kalau berani,” tegas Solikin.

Pengawasan juga berlaku untuk jumlah siswa yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah.

Setiap sekolah nantinya maksimal boleh membuka 12 rombel, setiap rombel berisi 36 siswa. Sehingga maksimal siswa yang bisa diterima hanya 432 siswa.

Jika ada sekolah yang memasukkan lebih dari 432 siswa, maka akan berbuntut panjang, lantaran terindikasi sebagai siswa titipan.

“Kalau ada yang menerima siswa lebih dari ketentuan itu, akan jadi indikasi adanya siswa titipan,” ungkapnya.

Ketentuan ini berlaku karena setiap SMA dan SMK di Tulungagung akan memberlakukan full day, lima hari pembelajaran, Senin-Jumat.

Dengan demikian tidak ada siswa yang masuk sekolah pada siang hari.

Dengan aturan yang diperketat di bawah pengawasan KPK, berimbas dengan lebih banyaknya siswa yang masuk sekolah swasta.

“Kalau tahun lalu siswanya habis, karena sekolah negeri menerima siswa sebanyak-banyaknya. Tahun ini sekolah swasta akan mudah mendapatkan siswa,” ucapnya.

PPDB SMA/SMK di Tulungaung dibagi dalam lima zona.

Setiap siswa hanya bisa mendaftar di dua zona, yaitu zona sesuai tempat tinggalnya dan satu zona lain.

Setiap sekolah juga berhak menerima siswa dari jalur prestasi sebesar 5 persen dari kuota, baik prestasi akademik dan nonakademik.

Selain itu ada kuota 5 persen untuk anak ASN yang ikut orang tuanya pindah kerja.

“Misalnya ada anggota Jaksa atau TNI/Polri dia pindah kerja, anaknya kan pasti dibawa. Anak mereka punya jatah 5 persen dari kuota,” lanjut Solikin.

Selain itu ada kuota untuk anak buruh sebesar 20 persen.

Syaratnya harus ada surat pengantar dari serikat buruh, dan punya kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Pewarta : Anang Basso
Editor : Heryanto
Publisher :
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close