Bayar Jutaan, Tiga Tahun Sertifikat Tak Terbit Warga Sambirobyong Gerah

Sabtu, 11-05-2019 - 20:44 WIB Salah satu kwitansi yang di tunjukkan warga / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES Salah satu kwitansi yang di tunjukkan warga / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMES – Warga Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten mengeluh soal pengurusan sertifikat tanah yang tak kunjung selesai hampir tiga tahun. Padahal menurut warga, selain sudah mengurus persyaratan warga juga telah membayar sejumlah uang pada perangkat desa sejak Februari tahun 2018 lalu. "Pengurusan sertifikat tanah ini bukti yang ada kwitansinya, yang lain tidak ada kwitansi," kata ES (45) seorang warga memberikan informasi.

Dari kwitansi yang ditunjukkan, warga telah membayar uang sebesar Rp 4 juta rupiah untuk perubahan tanah dengan taksir 1 persen dari harga tanah. Bahkan beberapa kwitansi dan non kwitansi banyak warga yang dikenakan biaya sebesar Rp 6 juta, Rp 10 juta bahkan lebih.

"(Ada yang) sudah tiga tahun belum kelar, warga karena banyak yang menagih pada perangkat, kemudian diikutkan PTSL dan suruh bayar lagi," jelas ES  tulungagungtimes.com..

Dalam kwitansi tertulis initial AS. Menurut keterangan warga AS adalah perangkat desa setempat. "Warga sempat demo, yang belum punya kwitansi minta kwitansi tapi sama perangkat tidak diberi dan malah dijawab, masa gak percaya sama saya," ungkapnya.

Hingga kini, perangkat desa yang dimaksud belum dapat dikonfirmasi terkait masalah warganya. Namun menurut Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung untuk program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di desa Sambirobyong sudah selesai dan ada sekitar 700 an lebih warga yang ikut. Hal itu diungkapkan oleh kepala kantor ATR/BPN Tulungagung Eko Jauhari Sabtu (11/05) siang.
"(Sertifikat) Sudah terbit yang nyata-nyata melengkapi berkas dan yang menyelesaikan admistrasi dengan Pokmasnnya," kata Eko kepada tulungagungtimes.com.

BPN Tulungagung tak menyangkal bila ada permasalahan terjadi di desa Sambirobyong terkait program PTSL tahun 2018 yang lalu. Bahkan kepala desa dan ketua kelompok masyarakat pernah datang ke kantornya lantaran ada yang belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikatnya.

"Sudah (terbit sertifikat) tapi yang tidak lengkap berkasnya masuk dalam Kluster 3 (peserta PTSL berkas tidak lengkap) sehingga tidak terbit sertifikatnya. Kades dan Pokmas sudah pernah ketemu saya minta solusi. (Kemudian) saya konsultasikan ke pimpinan untuk dapat diikutkan PTSL tahun ini tapi tidak memungkinkan karena sudah dianggap selesai tahapan di Sambirobyong," ungkap Eko Jauhari.

Lanjut Eko, pihaknya bahkan memberi solusi lagi untuk menyelesaikan sekitar 700 an pemohon sertifikasi yang sudah daftar ke Pokmas Sambirobyong. "Masih saya kasih solusi lagi, silahkan bayar biaya kutipan surat ukur dan pendaftaran ke Kas Negara dan akan saya selesaikan dalam waktu 1 bulan paling lama untuk Penerbitan Sertipikat kira-kira 700 bidang tanah. Dan itu solusi yang paling normatif dan tidak melanggar aturan," paparnya.

Terkait biaya hingga jutaan, BPN mengaku tidak tau dan bahkan menurutnya sudah diatur dalam Sesuai PP 128 tahun 2015 kutipan SU Rp 100 ribu dan pendaftaran Rp 50 ribu. "Semua dibayarkan melalui rekening kas negara dan itupun dengan catatan," tandasnya.

Catatan yang dimaksud adalah pola tersebut adalah yang benar-benar pernah ikut PTSL dan berkasnya sudah pernah ada atau pernah didata. Kemudian karena data ukur dan nomor berkasnya sudah ada dan sudah dipanitiakan serta yang sudah dibayar Negara saat PTSL 2018 lalu.

Pewarta : Anang Basso
Editor : A Yahya
Publisher :
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close