Miris dengan Biaya Mahal Urus Sertifikat, Kepala BPN Siap Berikan Kesaksian ke Penyidik Jika...

Sabtu, 11-05-2019 - 21:07 WIB Kepala ATR / BPN Kabupaten Tulungagung Eko Jauhari / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES Kepala ATR / BPN Kabupaten Tulungagung Eko Jauhari / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMES – Mahalnya biaya serta tak kunjung tuntasnya pengurusan sertifikat cukup mengejutkan  Kepala ATR/BPN Kabupaten Tulungagung, Eko Jauhari. Eko terhenyak saat melihat kwitansi pengurusan tanah yang menghabiskan uang jutaan bahkan puluhan juta rupiah. "Waow fantastis ternyata lembagaku (BPN) jadi jualan di desa ya," kata Eko sambil memberikan emotion kesedihan melihat informasi yang diterima kepada tulungagungtimes.com. 

Eko mengaku miris dan ngeri dengan adanya oknum perangkat yang melakukan proses pengurusan sertifikat tidak semestinya. Namun demikian, jika tidak terkait langsung dengan ulah yang mengatasnamakan BPN, pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa. 
"(Untuk antisipasi masalah biaya tak wajar) itu paling saya cuma bisa dengan penyuluhan. Kecuali ada yang lapor atau klarifikasi ke kami soal pungutan yang mengatasnamakan BPN," paparnya.

Bahkan jika memang ada yang lapor dan masuk dalam ranah hukum, BPN akan bersedia memberikan keterangannya sebagai saksi 
"Atau paling tidak kalau ada permintaan keterangan saksi di penyidik, kami akan perkuat dugaan-dugaan deliknya," tegasnya.

BPN juga merespon masalah keluhan warga Sambirobyong yang telah membayar sejumlah uang, namun sudah tiga tahun sertifikat yang diurus tak kunjung selesai. Menurut Kantor ATR/BPN Kabupaten Tulungagung untuk program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di desa Sambirobyong sudah selesai dan ada sekitar 700 an lebih warga yang ikut. Hal itu diungkapkan oleh kepala kantor ATR/BPN Tulungagung Eko Jauhari Sabtu (11/05) siang. "(Sertifikat) Sudah terbit yang nyata-nyata melengkapi berkas dan yang menyelesaikan admistrasi dengan Pokmasnnya," kata Eko.

BPN Tulungagung tak menyangkal bila ada permasalahan terjadi di desa Sambirobyong terkait program PTSL tahun 2018 yang lalu, bahkan kepala desa dan ketua kelompok masyarakat pernah datang ke kantornya lantaran ada yang belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikatnya.

"Sudah (terbit sertifikat) tapi yang tidak lengkap berkasnya masuk dalam Kluster 3 (peserta PTSL berkas tidak lengkap) sehingga tidak terbit sertifikatnya. Kades dan Pokmas sudah pernah ketemu saya minta solusi. (Kemudian) saya konsultasikan ke pimpinan untuk dapat diikutkan PTSL tahun ini tapi tidak memungkinkan karena sudah dianggap selesai tahapan di Sambirobyong," ungkap Eko Jauhari.

Lanjut Eko, pihaknya bahkan memberi solusi lagi untuk menyelesaikan sekitar 700 an pemohon sertifikasi yang sudah daftar ke Pokmas Sambirobyong. "Masih saya kasih solusi lagi, silahkan bayar biaya kutipan surat ukur dan Pendaftaran ke Kas Negara dan akan saya selesaikan dalam waktu 1 bulan paling lama untuk Penerbitan Sertipikat kira-kira 700 bidang tanah. Dan itu solusi yang paling normatif dan tidak melanggar aturan," paparnya.

Terkait biaya hingga jutaan, BPN mengaku tidak tahu dan bahkan menurutnya sudah diatur dalam Sesuai PP 128 tahun 2015 kutipan SU Rp 100 ribu dan pendaftaran Rp 50 ribu. "Semua dibayarkan melalui rekening kas negara dan itupun dengan catatan," tendasnya

Catatan yang dimaksud adalah pola tersebut adalah yang benar-benar pernah ikut PTSL dan berkasnya sudah pernah ada atau pernah didata. Kemudian karena data ukur dan nomor berkasnya sudah ada dan sudah dipanitiakan serta yang sudah dibayar Negara saat PTSL 2018 lalu.

Hal itu menjawab keluhan Warga Desa Sambirobyong Kecamatan Sumbergempol Kabupaten soal pengurusan sertifikat tanah yang tak kunjung selesai hampir tiga tahun. Padahal menurut warga, selain sudah mengurus persyaratan warga juga telah membayar sejumlah uang pada perangkat desa sejak Februari tahun 2018 lalu. "Pengurusan sertifikat tanah ini bukti yang ada kwitansinya, yang lain tidak ada kwitansi," kata ES (45) seorang warga memberikan informasi.

Dari kwitansi yang ditunjukkan, warga telah membayar uang sebesar Rp 4 juta rupiah untuk perubahan tanah dengan taksir 1 persen dari harga tanah. Bahkan beberapa kwitansi dan non kwitansi banyak warga yang dikenakan biaya sebesar Rp 6 juta, Rp 10 juta bahkan lebih. "(Ada yang) sudah tiga tahun belum kelar, warga karena banyak yang menagih pada perangkat, kemudian diikutkan PTSL dan suruh bayar lagi," jelas ES.

Dalam kwitansi tertulis initial AS. Menurut keterangan warga AS adalah perangkat desa setempat. "Warga sempat demo, yang belum punya kwitansi minta kwitansi tapi sama perangkat tidak di beri dan malah di jawab, masa gak percaya sama saya," ungkapnya.

Hingga kini, perangkat desa yang dimaksud belum dapat dikonfirmasi terkait masalah warganya.
 

Pewarta : Anang Basso
Editor : A Yahya
Publisher :
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close