Wayahe-Wayahe, KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Tersangka, Liyane Piye?

Senin, 13-05-2019 - 19:48 WIB Jubir KPK Febri Diansah / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES Jubir KPK Febri Diansah / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNGTIMESTULUNGAGUNGTIMES - Sah, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus korupsi APBD/APBD Perubahan Tahun 2015-2017. Hal itu secara langsung di sampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansah melalui siaran langsung yang dapat dilihat dari media sosial Facebook.

https://www.facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi/videos/1241700476004973/?sfnsn=mo

"Dalam proses penyidikan ini KPK menetapkan SPR ketua DPRD Tulungagung, setidak-tidaknya SPR menerima uang sebesar Rp 4,88 M," kata Febri

Penetapan tersangka yang diumumkan KPK sebagai perkembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara. Perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan pada Rabu 6 Juni 2018 lalu.

Dalam operasinya, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah, yaitu Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa tunai sebesar Rp 2,5 miliar. 

Selain barang bukti uang, KPK juga menangkap dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka

"Dalam persidangannya, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran Bantuan Provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik DAU, DAK, maupun Banprop yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung," paparnya

 

 

KPK secara rinci mengungkap aliran dana yang membuat Supriyono ditetapkan sebagai tersangka,  dimulai dari menerima uang sebesar Rp 3.750.000.000. Penerimaan itu dijelaskan sebagai uang fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 pada 2014-2018, dan fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama 2017 sebesar Rp 1 miliar.

Hingga saat ini, Supriyono tidak pernah terlihat Ngantor baik di kantor DPRD atau di kantor partai.

Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : Anang Basso
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close