Setelah Ketua DPRD Jadi Tersangka, Giliran Plt Bupati Dipanggil KPK

Kamis, 16-05-2019 - 17:24 WIB Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (foto : Joko Pramono/TulungagungTIMES) Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo (foto : Joko Pramono/TulungagungTIMES)

TULUNGAGUNGTIMES – Kasus korupsi yang menimpa Kabupaten Tulungagung terus menggelinding bak bola salju. Setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka, kini Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo juga dipanggil oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Dilansir dari Detik.com, Maryoto dipanggil sebagai saksi yang menjerat Supriyono. Supriyono sendiri dijerat perkara suap pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018.

“Sebagai saksi untuk tersangka SPR (Supriyono),” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis (16/5/19).

Tak hanya Maryoto, KPK juga memanggil Agus Budiarto sebagai saksi terkait perkara yang sama.

Pengamat hukum dan politik Kabupaten Tulungagung, Andreas Andri Jatmiko melihat ada kemungkinan anggota dewan lainya juga terseret pusaran suap pengesahan APBD Tulungagung.

Tidak menutup kemungkinan seluruh anggota dewan akan menjadi tersangka dalam perkara suap ini.

Berkaca dari Kota Malang yang hanya menyisakan  4 dari 45 anggota Dewanya. Padahal suap yang dilakukan di Kota Malang hanya untuk pembahasan APBD tahu 2015. Sedang di Tulungagung untuk pembahasan APBD tahun 2015-2018.

“Ke arah itu ada,” ujar Andre Jatmiko.

Namun jika hal itu terjadi, Tulungagung lebih diuntungkan dibanding Malang. Pasalnya di Tulungagung, kasus ini meledak ketika masa jabatan anggota dewan akan berakhir. Jadi kemungkinan tidak akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Berbeda dengan Malang yang masa jabatan legislatif masih lama, sehingga mempengaruhi jalanya roda pemerintahan.

“Kalau disamakan nasibnya sama persis dengan Malang saya pikir lebih untung Tulungagung, karena (legislator) baru-baru,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi mandeknya roda pemerintahan jika Tulungagung menjadi Malang ke 2, pihak partai politik sudah harus bersiap untuk menyiapkan anggota legislator pengganti melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Supriyono ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK. Senin (13/5/19) sore lalu. Ketua DPRD Tulungagung itu dijerat atas kasus pembahasan dan penetapan APBD dan/atau PABD perubahan tahun 2015-2028.

Kasus ini merupakan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi suap kepada bupati terpilih Tulungagung, Syahri Mulyo terkait pengadaan barang dan jasa Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.

Setelah sebelumnya KK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kepala Dinas PU Tulungagung, Sutrisno pada Rabu (6/6/2018). Dari OTT itu KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,5 Milyar.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close