Sekda Mengelak, Kepala Bappeda Akui Dipanggil KPK

Senin, 20-05-2019 - 18:28 WIB Kepala Bappeda Tulungagung,  Suharto (foto : Joko Pramono/Jatim times) Kepala Bappeda Tulungagung, Suharto (foto : Joko Pramono/Jatim times)

TULUNGAGUNGTIMES – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Indra Fauzi mengelak jika telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pemanggilan Sekda oleh KPK mengagendakan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono.

“Enggak, siapa yang ngomong,” ujar Indra Fauzi, Senin (20/5/19).

Saat disinggung tentang kabar dan foto yang beredar dirinya tengah berada di lembaga anti rasuah itu, Indra Fauzi menyangkal jika itu foto lama.

“Foto yang lama itu, Endak (benar) saya diperiksa KPK,” tandas Indra Fauzi.

Dilansir dari Okezone.com, KPK mengagendakan pemanggilan terhadap Indra Fauzi dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim beberapa waktu lalu.

Keduanya dipanggil untuk penyidikan tersangka Supriyono, atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkab Tulungagung tahun 2018.

“Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka SPR,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jum’at (17/5/19) lalu.

Saksi lainya yang sempat dipanggil oleh KPK adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Suharto.

Suharto membenarkan dirinya dipanggil oleh KPK pada Rabu, (15/5/19) lalu bersama wakil Ketua DPRD dari Partai Hanura, Imam Kambali.

Bukan pemeriksaan seperti yang di isukan selama ini, kedatangan Suharto di KPK sekedar menyampaikan berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung kepada penyidik KPK.

“Semua proses APBD kan Bappeda, saya cuma (diminta) mana datanya APBD,” ujar Suharto.

Prosesnya pun tak memakan waktu lama. Dirinya tidak dicecar pertanyaan oleh penyidik KPK. 

Malah penyidk KPK mengajak ngobrol perihal pencak silat, olah raga yang digelutinya selama ini.

“Tanyanya beda, malah tentang pencak silat,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tulungagung itu.

Supriyono sendiri diduga menerima uang sekira Rp 4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.

Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Tulungagung TIMES
Share Berita ini:

Berita Terkait

Berita Terbaru

Fokus Berita

Back to top

Share Page

Facebook Twitter Google Text Email
Close